Kategori: Pendidikan

Setelah sukses mengadakan Munas Tarjih ke-28 tentang Fikir Air, maka pada tanggal 19-22 Mei 2015, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah kembali menggelar Munas ke-29 yang bertemakan tentang Fikih Kebencanaan. Munas ini merupakan kelanjutan dari Munas-munas sebelumnya yang sukses mengkaji tentang: Fikih al-Ma’un, Fikih Perempuan, Fikih Tata Kelola Pemerintahan, Fikih Seni dan Kebudayaan. Pada Munas Tarjih 2017, juga telah dibahas Fikih Perlidungan Anak dan Fikih Informasi. Dalam Munas tersebut dikaji pula tentangz Fikih Lalulintas walau masih dalam bentuk seminar, belum dalam bentuk penyusunan draft akademik. Secara informal beberapa personal Majelis Tarjih juga telah mengkaji tentang Fikih Kebinekaan bersama Maarif Institute.

Menurut rencana, pada tahun 2019, Majelis Tarjih dan Tajdid akan mengagendakan kajian Fikih Demokrasi dan Fikih Difabel. Di masa mendatang, sebaiknya Majelis Tarjih juga idealnya dapat mengkaji tentang: Fikih Kuliner, Fikih Tata Ruang Perkotaan, Fikih Sumberdaya Alam, Fikih Udara, Fikih Kemaritiman, Fikih Transportasi, Fikih Anggaran dan Standar Penggajian, Fikih Perburuhan, Fikih Demografi dan Generasi Milenial, dan lain-lain.

Terkait dengan realitas faktual bahwa Indonesia memang ditakdirkan berada pada wilayah ring of fire, maka Majelis Tarjih telah menyusun draft Fikih Kebencanaan (dan telah diterbitkan menjadi buku termasuk dalam edisi berbahasa Inggeris dengan judul: Coping With Disaster, Principle Guidance from an Islamic Perspective, Majelis Tarjih –MDMC, 2016), yang antara lain berisi tentang: Chapter I: INTRODUCTION. Pada Chapter II: THE CONCEPT OF DISASTER; A. Terminologies of Disaster in the Qur’an and Hadith; B. Classification of Disaster; 1)  Natural Disaster: (a) Earthquake; (b) Volcanic Eruption; (c) Tsunami; (d) Landslide; (e) Flood; (f) Drought. Pada bagian berikutnya: 2) Non-natural Disaster: (a) Technology Failures; (b) Epidemic/Outbreak; (c) Social Conflict or Social Unrest or Riot; (d) Terror.

Pada Chapter III; INTERPRETING DISASTER; A. How to View Disaster; B. Attitude towards Disaster. Lalu pada Chapter IV: PERSPECTIVE ON MANAGING DISASTER; A. How to Look at Preventive Measures (1. Understanding the Causes of Disaster; 2. Understanding the Role of Humans in Natual Settings); B. Disaster Management in Practise (1. Mitigation and Preparedness; 2. Emergency Response; 3. Recovery after a Disaster).

Pada Chapter V (FULFILLING THE RIGHTS OF THE AFFECTED PEOPLE). Bab ini berisi (A. The Rights to Manage Disaster Risks; 1. Defining the Context; 2. Identifying the Risks: Threat and Vulnerability Analyses; 3. Risk Analysis; 4. Risk Evaluation; 5. Handling Risk: Identification, Selection and the Plan of Actions). Bagian B. The Right to Manage Vulnerability (1. Underlying Causes of Vulnerablity; 2. The Vulnerability of the Dynamic Pressure; 3. The Vulnerability of Unsafe Conditions). Pada bagian; C. The Right to Receive Emergency Assistance (1. The Right to Life with Dignity;  2. The Right to Receive Humanitarian Assistance; 3. The Right to Protection and Security. Pada bagian D; The Right to Rehabilition and Reonstruction. Bagian E; The Right to Carry Out Disaster Management System, dan pada bagian F; Being Resilient as a Community.

Adapun pada Chapter VI: WORSHIP IN THE EVENT OF DISASTER, A. How to Perform Ablutions in an Emergncy Situation: Tayammum; B. Doing Prayers in Unclean of Dirty Clothes; C. Doing Prayers with Private Parts not Fully Covered; D. Perfoming Prayers During Disaster; E. Make Up Prayers in Case of Evacuation; F. Time Limits for Jama’ Prayers During Disaster; G. Fasting During Evacuation;  H. Treating the AffectedBodies; I. Prayers for Missing Deceased Who Is Believed to Have Died (Salat Ghaib); J. Compulsory Charity (Zakah) Funds for the Affected People. Terkahir buku ini diutup dengan ChapterVII (Conclusion, Bibliography, Glossary).

Konsep tentang bencana ada yang tergolong pada natural disaster, namun ada pula yang terkait dengan human error. Yang pertama tentu “murni” dari kuasa Allah SWT, sedangkan yang kedua sering dianggap sebagai kesalahan prilaku manusia. Kasus gempa bumi (earth quake), lumpur Lapindo (menurut sebagian pakar geologi), angin topan dan puting beliung, membekunya es di AS, dan semisalnya, bisa digolongkan pada  natural disaster. Sementara banjir, kebakaran dan sejenisnya  termasuk pada wilayah human error, sebagaimana firman Allah SWT: “Telah nyata kerusakan di darat dan di laut  akibat ulah manusia”. Dalam firman yang lain juga dicantumkan bahwa segala hal positif itu datangnya dari Allah, adapun yang negatif akibat ulah manusia sendiri.

Berbicara tentang bencana tentunya tak dapat dipisahkan dari pemahaman tentang Taqdir, Ikhtiar dan Sunnatullah (yang telah diketahui maupun yang belum diketahui atau terdeteksi). Di kalangan ulama Islam banyak penafsiran tentang tiga konsep tersebut. Di sini penulis sederhanakan sebagai berikut: Taqdir merupakan ketetapan ilahi, sesuai dengan upaya minimal atau maksimal (ikhtiar) manusia dalam memahami dan menjalani hukum-hukum Tuhan (sunnatullah) di bidang social maupun natural  selama hidup di dunia. Bila sunnatullah di bidang sosio-kultural memiliki dimensi relativitas yg tinggi, maka sunnatullah di wilayah natural-fisikal nilai relativitasnya lebih rendah. Sunnatullah atau hukum alam dan sosial ini akan menimpa semua umat manusia tanpa melihat aspek suku, bangsa bahkan agama.

Misalnya, non-muslim yang rajin membaca, belajar dan berusaha tentu akan lebih cerdas, kaya, sehat dan sejahtera dibanding umat muslim yang malas belajar, malas berusaha dan malas berolah-raga. Contoh lainnya, bangunan gereja yang memiliki penangkal petir akan lebih selamat dari sambaran kilatan petir ketimbang masjid yang dibangun tanpa penangkal petir. Jadi, secara sunnatullah, hukum alam yang berlangsung di dunia ini bersifat adil dan objektif.

Secara taqdir dan sunnatullah, umumnya masin-masing daerah atau negara sudah punya “sunnatullah”-nya sendiri-sendiri sesuai bakat alam yg mengitari. Misalnya, negara AS dan sebagian Eropa selalu akan didera  badai topan dan es; Jepang, sebagian wilayah Iran dan pantai selatan Jawa maupun Sumatera, Papua, Maluku, Lombok,  lebih “berbakat menikmati” gempa karena secara sunnatullah memang berada di wilayah ring of fire. Daerah-daerah yang dekat pegunungan tentu lebih berpotensi mengalami bencana dampak meletusnya gunung api seperti Merapi (Jateng), Marapi (Sumbar), Sinabung (Sumut), Bromo (Jatim), Anak Kerakatau (Selat Sunda),  dll. Demikian contoh-contoh potensi bencana di daerah atau negara lainnya.

Namun, mengingat manusia sebagai khalifatullah fil-ardl, maka baik potensi bencana yang natural disaster maupun human error, tetap berlaku  firman Allah bahwa: “Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri terlebih dahulu berupaya merubah nasib mereka sendiri.“ (QS ar-Ra’du: 13).

Maka untuk menjadi manusia sebagai agen ikhtiar dan agen perubahan yang memiliki kemampuan manajerial dalam pengelolaan alam dan kehidupan sosial, sudah barang tentu sangat dibutuhkan sarjana dan ilmuan yang ahli dalam mengelola lingkungan dan tanggap bencana.

Menarik sekali, misalnya,  di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah dibuka program S2 Social Worker yang lulusannya kelak diharapkan memiliki ketrampilan manajerial di bidang pembangunan maupun ahli di bidang kebencanaan dan sejenisnya. Pada level Negara juga telah diwujudkan sebuah institusi kebencanaan yakni Badan Nasional Penanggulangan Bencana  (BNPB), demikian pula 33 cabangnya di daerah-daerah atau BPBD.

Ormas keagamaan seperti Muhammadiyah juga telah membentuk MDMC (Muhammadiyah Disaster Management Center), juga ormas lain terkait bantuan kemanusiaan seperti DSUQ, LAZIS, Dompet Dluafa, dll. Berbagai perusahaan juga telah memiliki unit CSR (Corporate Social Responsibility) yang sebagian unit kerjanya aktif di bidang kebencanaan.

Demikian pula PMI/Palang Merah Indonesia, dll.

Secara personal, banyak bermunculan para relawan (voluntir) di bidang komunitas tanggap bencana sosial, komunitas pelestari lingkungan seperti yang telah banyak ditampilkan dalam acara Kick Andy. Di dunia internasional seperti Malaysia, telah muncul gagasan criminilizing war yang dipelopori mantan PM Malaysia, Dr. Mahatir Mohammad, dalam rangka mengeliminasi bencana sosial.

Demikian pula halnya yayasan kemanusiaan yang dipelopori oleh mendiang Nelson Mandela, Afrika Selatan. Mengingat perang juga akan melahirkan bencana social yang maha dahsyat, seperti yang kini tengah terjadi di Mesir, Suriah, Yaman, Irak, Afghanistan, Sudan Selatan, Myanmar bahkan Thailand Selatan yang sering  berpotensi mengalami perang saudara. Khusus di Indonesia, masyarakat juga berharap lembaga seperti masjid, gereja dan peribadatan lainnya, serta berbagai lembaga pendidikan sosial bisa dikembangkan menjadi pusat antisipasi bencana yang secara periodik melakukan edukasi, kampanye bahkan didesain sejak dini menjadi tempat pengungsian tatkala ada bencana. Yang tak kalah pentingnya adalah – terutama bagi partai politik – agar jangan sampai ada “politisasi bencana”.

Maka secara keseluruhan, umat dan warga bangsa di masa depan perlu lebih meningkatkan lagi wawasan tentang humanitarianisme yang sejatinya memang membutuhkan ketulusan dan energi social yang berkelimpahan melalui konsep Ihsan.

Yang perlu juga disadari oleh umat dan warga bangsa bahkan warga dunia masa kini adalah bahwa bencana alam kini bukan lagi sebagai musibah yang perlu ditakuti, tetapi manusia butuh paradigma baru  dimana bencana social dan alam sebaiknya dianggap sebagai “sahabat”. Saatnya kini manusia “bersahabat” dengan berbagai bencana. Untuk itu diperlukan sikap mental antisipatif sejak dini berupa edukasi wawasan kebencanaan social maupun alam sejak kanak-kanak, bahkan sejak TK/SD sebagaimana pendidikan simulasi bencana di sekolah-sekolah dasar di Jepang. Juga pentingnya pewarisan “kisah-kisah” bencana melalui buku, film serta dokumentasi foto-foto pasca bencana, agar generasi muda masa depan lebih sadar bencana, mengingat 80% wilayah Indonesia memang rawan bencana.

Selain itu perlu diadakan pelatihan secara periodik tentang  antisipasi pra dan pasca bencana seperti persiapan tehnis: masker (minimal kain yang dibasahin), penyediaan stok makanan, air bersih untuk minum, penerangan, tikar, kasur, selimut terutama bagi anak-anak balita dan kaum perempuan, paling tidak selama 7 hari pasca bencana. Biasanya bantuan social pasca bencana butuh berhari-hari sampai ke korban bencana. Juga perlunya kesadaran warga untuk bersedia direlokasi seperti korban bencana  Merapi di luar radius 15-20 km, Sinabung 5 km, serta daerah rawan longsor maupun pembangunan rumah susun bagi penduduk sekitar sungai. Wawasan tentang filosofi, teologi serta fikih bencana, fikih air, fikih lingkungan, dll perlu dirumuskan secara lebih aktual dan kontekstual, mengingat kajian Islamic studies klasik selama ini belum berbicara banyak tentang kebencanaan tersebut. Kinilah saatnya para guru, dosen, da’i, khatib, ustaz, kiai, penulis secara gencar dan massif mendakwahkan tentang isu bencana ini secara lebih aktual dan kontekstual, selain isu korupsi, narkoba, bahaya rokok dll.

Tak kalah pentingnya adalah membangun rasa solidaritas keumatan dan kebangsaan melalui penggalangan dana dan bahan material lainnya yang dibutuhkan para pengungsi dan korban bencana alam.

Perlu juga ditambahkan di sini bahwa dalam mengantisipasi datangnya bencana diperlukan tiga tahapan: pertama, Mitigas: kesiapan psikologis, sosiologis, politis, ekonomis dan cultural pada saat SEBELUM datangnya bencana, yakni pentingnya bagi masyarakat untuk mengikuti informasi para pakar bencana seperti dari BMKG, BNPB, BPDB dan sejenisnya yang selalu mewanti-wanti masyarakat tentang, misalnya, status: NORMAL, WASPADA, SIAGA dan AWAS dari letusan gunung api. Banyaknya korban gunung Merapi maupun Sinabung salahsatunya sebagian masyarakat cuek dengan peringatan dini pra-bencana. Kedua, tahapan Tanggap Darurat terutama beberapa jam atau hari setelah terjadi bencana. Ketiga, tahap Rekonstruksi atau Rehabilitasi pasca bencana. Idealnya Pemda, tokoh-tokoh masyarakat sudah memberikan edukasi kepada warga sekitar pada tahap Mitigasi/pra-bencana. Negara Jepang telah mengantisipasi datangnya bencana pada tahap pertama (mitigasi) sehingga bisa meminimalisir korban jiwa. Demikian juga setiap daerah di tanah air sebenarnya memiliki banyak kearifan local yang bisa dimodifikasi untuk tahapan mitigasi.

Ke depan, umat serta warga bangsa perlu mewujudkan konsep dan aplikasi  green city yakni mengembalikan tata manajemen perkotaan kembali  menuju suasana pedesaan yang asri, original dan harmoni (friendly) dengan alam.

Wallahu a’lam bissahawab.

Oleh: Muhammad Azhar

*Penulis adalah anggota Majelis Tarjih PP Muhammadiyah

Bagi sebagian warga Muhammadiyah, mungkin saat ini Lazismu dianggap ‘hanya’ sebagai lembaga amil ‘biasa’ yang tidak berbeda dengan pengumpul dan pengelola zakat infak dan shadaqah (ZIS) lainnya. Sebagai Amil, memang Lazismu bertugas mengumpulkan, mengelola dan mendayagunakan dana zakat, infak, dan sadaqah dari warga masyarakat, termasuk dari simpatisan dan warga Muhammadiyah. Padahal, bila dicermati lebih jauh dan tentu saja lebih bijak, terdapat banyak hal yang dapat diperoleh manfaat oleh warga Muhammadiyah ketika mereka menunaikan ZIS nya melalui Lazismu. Secara khusus, manfaat itu dapat diperoleh ketika kita mengaitkan Lazismu dengan dua hal, yaitu pajak dan amal usaha Muhammadiyah (AUM).

Sebagaimana kita ketahui bersama, regulasi tentang zakat dan pajak di Indonesia terus berkembang.  Di luar perdebatan konseptual apakah Muslim yang telah menunaikan pajaknya harus membayar zakat lagi, atau aspek manakah yang harus ‘dipotong’ terlebih dahulu dari penghasilan seseorang, zakat atau pajak, sebetulnya warga Muhammadiyah perlu melihat aspek lainnya secara lebih strategis. Aspek strategis itu adalah bagaimana mengoptimalkan zakat melalui Lazismu dan implikasinya pada pengurangan penghasilan kena pajak bagi pegawai AUM. Saya yakin, sebagai warga negara yang baik dan Muslim yang taat, warga Muhammadiyah dan pegawai AUM membayar pajak dan zakat sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagi warga masyarakat yang menunaikan kewajiban laporan pajak, bukan Maret kemarin adalah bulan dimana banyak orang sibuk mengisi SPT Tahunan. Jelas, bagi warga negara yang baik dan  melakukan sendiri laporannya, warga Muhammadiyah akan sadar bahwa terdapat satu item yang dapat mengurangi penghasilan kena pajaknya, yaitu zakat. Saya belum punya angka berapa banyak  warga Muhammadiyah yang telah memanfaatkan pengisian item zakat untuk mengurangi penghasilan kena pajak mereka, dan berapa pula estimasi angka yang dapat diakumulasi dari keseluruhan warga Muhammadiyah yang menjadi pegawai dan harus membayar pajak.

Faktanya, masih banyak Amal Usaha Muhammadiyah yang masih belum melirik masalah ini sebagai masalah penting. Padahal ketentuan ini berlaku sudah lama. Pasal UU 38/1999 yang diperkuat dengan Pasal 22 UU 23/2011 tentang Zakat dan juga UU No. 17/2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sudah mengatur masalah ini.  Intinya zakat bisa mengurangi penghasilan kena pajak.

Muhammadiyah memiliki banyak Amal usaha, mulai sekolah, perguruan tinggi, klinik dan rumah sakit, dan bahkan lembaga keuangan. Ada puluhan ribu guru, dokter, perawat dan pegawai yang bekerja dalam AUM, yang tentunya mereka membayar pajak penghasilan (PPh) dan juga zakat/infak sebesar 2.5%. Untuk dapat memanfaatkan skema pengurangan penghasilan kena pajak, seorang pembayar zakat harus melampirkan Bukti Setor Pajak, baik itu dilakukan secara pribadi, dan apalagi secara kolektif. Lazismu adalah lembaga amil zakat nasional yg sudah mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah.

Dalam praktiknya, banyak AUM yang sudah memotong gaji pegawainya untuk zakat/infak wajib. Lalu kemana dana potongan itu disetorkan, dan apakah sudah dimanfaatkan oleh AUM untuk mengurangi penghasilan kena pajak? Bila melihatnya secara pribadi-pribadi, mungkin saja warga Muhammadiyah bisa mengabaikan skema relasi pajak dan zakat ini dalam AUM. Tetapi bila berfikir kolektif, sebetulnya hasilnya lumayan mencengangkan.

Misalnya sebuah Amal Usaha Muhammadiyah yang besar, seperti Perguruan Tinggi, punya pegawai sebanyak 1000 orang (dosen, pegawai tendik, dan karyawan lainnya) yang setiap bulan gajinya kena potong zakat/infak sebesar 2.5%.  Katakanlah setiap tahun seorang pegawai kena potong 2-3 juta rupiah untuk zakatnya/pertahun (silahkan untuk para pegawai AUM cek lagi slip gajinya, berapa potongan zakat perbulan). Jadi, bila 1000 pegawai dikalikan 2-3 juta, maka jumlahnya antara 2-3 milyar pertahun? Itu baru satu AUM. Sementara ini, Muhammadiyah memiliki ratusan perguruan tinggi, klinik dan rumah sakit. Bila di suatu provinsi ada beberapa perguruan tinggi, sekian rumah sakit dan belasan sekolah saja, sebut saja provinsi DI Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah atau Jawa Barat maka saya kira, sekurang-kurangnya ada 10-an milyar yang bisa di kurangkan untuk SPT Tahunan secara kolektif. Tinggal hitung ada berapa provinsi yang AUM nya cukup kuat.  Tentu, itupun bisa dilakukan bila keberadaan Lazismu sebagai Laznas resmi dapat dimanfaatkan. Dana yang di “saving” dari bayar pajakpun bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan yang lain.

Daripada AUM saat ini menggunakan numenklatur yang bermacam-macam untuk pengelola zakat pegawainya, kenapa gak ganti saja numenklaturnya dan diintegrasikan dengan Lazismu. Selain resmi sesuai undang-undang, Lazismu juga memberikan manfaat kolektif tambahan bagi AUM. Masalah dananya, silahkan dikelola sesuai dengan tradisinya masing-masing di dalam AUM, meskipun tetap harus berani untuk lebih terbuka dan melakukan perubahan agar lebih akuntable, dan pegawainya lebih diringankan dengan bayaran pajak dan zakatnya. Gak terlalu sulitkan? Asal punya niat kolektif, Insya Allah kita bisa melakukannya.

(catatan dinihari,  Terminal 3 Soekarno-Hatta, 21 April 2018 Pukul 03.00 WIB)

Hilman Latief, Ph.D.

(Ketua Badan Pengurus Lazismu Pimpinan Pusat Muhammadiyah)

Sumber : muhammadiyah.or.id

.Seminar diselenggarakan bersamaan dengan Musyawarah Wilayah FOZ Jawa Tengah ke IV, yang diikuti 85 orang peserta perwakilan dari 43 lembaga amil zakat yang ada di Jawa Tengah. Jumlah peserta muswil kali ini, meningkat tajam di bandingkan muswil FOZ ke III tahun 2015, dengan jumlah peserta 14 lembaga zakat.

Ada tiga pokok bahasan sebagai tugas utama FOZ yang di sampaikan oleh Bambang yaitu:
1. Peningkatan kompetensi pengelola zakat. Proses pengelolaan ZIS dimulai dari menghimpun, kemudian mengelola, dan menyalurkannya. Pengelolaan harus transparan, keuangan menggunakan standar akuntansi PSAK 109. Penyaluran dan pendayagunaan harus diwujudkan dalam program yang betul-betul menyelesaikan permasalahan masyarakat.

2. Pendampingan legalitas lembaga.
Paradigma UU adalah untuk menumbuhkan dan merapikan tata kelola. Apabila lembaga zakat belum punya ijin/legalitas operasional, menjadi tugas FOZ untuk mendampingi lembaga tersebut dalam proses mempersiapkan persyaratan legalitasnya.

Apabila terlalu berat untuk berdiri sendiri, maka lembaga bisa menginduk kepada lembaga zakat lain yang sudah legal.

3. Kolaborasi.
Membangun kesiapan mengelola dana milyaran bahkan trilyunan rupiah, tidak bisa dilakukan dengan instan dan sendiri-sendiri.

Itu sebabnya, FOZ kedepan perlu menguatkan keunggulan lembaga zakat dan menawarkannya sebagai ruang kolaborasi dengan pemerintah. Kita akan melakukan bedah APBN terkait pengelolaan dana guna pengentasan kemiskinan. Membaca alur APBN yang melibatkan kementerian yang terlibat dalam pengentasan kemiskinan. Lalu menawarkan sinergi dengan portofolio yang sudah dihasilkan oleh gerakan zakat sebagai alternatif solusi. Jika ini berjalan, selanjutnya evaluasi program bersama kita ukur dengan metode kaji dampak dan menggunakan SDG’s sebagai standar pencapaiannya. Sehingga jelas tahapan capaian pengelolaan program pengentasan kemiskinan yang dilakukan bersama entitas gerakan zakat dan pemerintah.

Sebagai kesimpulan Bambang menyampaikan, lembaga zakat baru bisa mengelola dana sebesar Rp 271 triliun, sebagaimana yang telah dipetakan, hanya jika lembaga tersebut memang sudah siap infrastrukturnya di semua sisi.

Penulis: Hasan P Wardoyo

Sumber : menara62.com